Connect with us

SEKTOR RIIL

Menteri BUMN Erick Thohir Diminta Copot Dirut KAI, Begini Alasannya

Published

on

Direktut Utama PT Kereta Api Indonesia KAI (Persero), Edi Sukmoro. (Foto : Instagram @osingdeles)

Sulutraya.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir didesak untuk mencopot Edi Sukmoro dari jabatannya sebagai Direktut Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero). Edi dituding telah melakukan pelecehan dan kejahatan terhadap undang-undang, serta pelecehan terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo terkait investasi.

“Kami mohon kepada bapak Menteri BUMN untuk segera memberhentikan Edi Sukmoro dari jabatannya selaku Direktur Utama PT KAI,” tegas advokat Kapitra Ampera selaku kuasa hukum PT Priamanaya Transportasi dan PT Dizamatra Powerindo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Ia juga menuding orang nomor satu di KAI itu telah melakukan perbuatan sewenang-wenang menghambat investasi yang akan dilakukan oleh kliennya di proyek pembangunan rel keret api interkoneksi di Provinsi Sumatera Selatan.

Kapitra juga menudung Dirut KAI ini melanggar surat persetujuan dari Menteri BUMN Nomor S-18/MBU/01/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang pada intinya menyetujui kerjasama pembangunan prasarana pendukung angkutan batubara dan kerjasama sewa lahan bagi pembangunan container yard.

Ia mengklaim kedua kliennya sudah mengantongi seluruh izin prinsip dan penerapan trase perkeretapiaan khusus pada tahun 2014 dan 2015. Bahkan, untuk menjalankan proyek ini, pihak Priamanaya sudah menyiapkan investasi sebesar USD400 juta. Dari nilai investasi tersebut, perusahaan yang bergerak disektor tranportasi ini bisa mengangkut batubara sebesar 10 ribu ton per tahun untuk kebutuhan PLN.

Namun sayang, hingga saat ini KAI melalui Dirutnya Edi Sukmoro belum juga memberilkan persetujuan dan izin operasional bagi perusahaan milik pengusaha Djan Faridz tanpa disertai alasan. Akibatnya, Kapitra memperkirakan negara kehilangan potensi pendapatan negara bukan pajak (PNPB) berupa royalti sebesar Rp362 miliar per tahun.

“Negara juga berpotensi kehilangan pendapatan dari pajak (PPN dan PPh) sekitar Rp374 miliar per tahun dari penjualan batu bara,” beber Kapitra.

Terkait potensial lost dari Dizamatra, negara kehilangan pendapatan sekitar Rp195 miliar di tahun pertama dan sebesar Rp390 milair mulai tahun ke-3 sampai ke tahun 20. “Perbuatan Dirut KAI ini telah melanggar ketentuan perundangan-undangan dan menyebabkan kerugian negara akibat hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya didapatkan,” pungkas Kapitra.

Sementara ketika hal ini dikonfirmasi, Vice President Public Relations KAI, Yuskal Setiawan belum bisa memberikan komentar apapun terkait tudingan tersebut. Melalui pesan aplikasi, Yuskal mengatakan, akan mengecek terlebih dulu proyek yang dimaksud.

“Kami cek dulu ya, karena ini 5 tahun yang lalu, setahu saya setiap pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya kepada wartapenanews.com. (war)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KOTA MANADO

Pelayanan BPJS Diharapkan Maksimal Pascakenaikan Iuran 100 Persen

Published

on

Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw.

Sulutraya.com, Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw berharap pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dimaksimalkan pascakenaikan iuran sebesar 100 persen.

“Harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS,” sebut Wagub Steven di Manado, Minggu (1/12/2019).

Pelayanan kesehatan di provinsi ujung Utara Sulawesi itu, sebut dia belum sempurna namun secara perlahan memperbaiki layanan agar bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Wagub mencontohkan, pemerintah saat ini sementara membangun rumah sakit mata yang kredibel dan menjadi rujukan dengan anggaran yang mencapai miliaran rupiah.

Berbarengan dengan itu, menjadi keinginan pemerintah daerah agar masyarakat bisa mendapatkan jaminan kesehatan semesta (universal health coverage).

“Keinginannya seperti itu, namun kendalanya mulai tahun depan iuran BPJS naik 100 persen, sementara di sisi lainnya pemerintah daerah mengalokasikan anggaran ratusan miliar menopang pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada,” jelasnya.

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Sulut itu mencontohkan, tahun lalu Pemerintah Kabupaten Minahasa mengalokasikan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk peserta JKN-KIS.

Akan tetapi tahun ini, seirama dengan kenaikan iuran BPJS yang akan berlaku pada tahun depan, alokasi anggaran untuk membayar iuran peserta JKN-KIS membengkak menjadi Rp70 miliar.

“Pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait masalah ini, kenaikan iuran ini cukup memberatkan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota, mudah-mudahan akan ada jalan keluarnya,” ujar Wagub optimistis. (ant)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KOTA MANADO

Bandara Sam Ratulangi Manado Sosialisasi Penggunaan Alat Pemadam Api

Published

on

Otoritas bandara melaksanakan sosialisasi penggunaan APAR dua kali setahun untuk memastikan seluruh pekerja di bandara memahami penggunaan APAR.

Sulutraya.com, Manado – Otoritas Bandara Sam Ratulangi Manado melakukan sosialisasi penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ke semua pemangku kepentingan bandara dalam upaya mengantisipasi kemungkinan terjadi kebakaran.

“Sosialisasi ini bertujuan untuk melatih seluruh komunitas bandara dalam menggunakan alat pemadam api ringan secara cepat dan tepat guna,” kata Manajer Senior Operasi dan Pelayanan Bandara Sam Ratulangi Yusman di Manado, Jumat (25/10/2019), mengenai kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di kompleks bandara.

Yusman mengatakan bahwa semua pekerja di area bandara harus mengetahui tata cara penggunaan APAR mengingat saat terjadi kecelakaan pertolongan pertama harus dilakukan oleh orang terdekat dengan lokasi untuk meminimalkan dampak kebakaran.

Dia menambahkan, kebakaran bisa terjadi di mana saja dan kapan saja akibat korsleting listrik ataupun kelalaian, karenanya semua orang yang bekerja di Bandara Sam Ratulangi harus selalu waspada serta siaga mengantisipasi kemungkinan kebakaran.

“Melihat api saja saya sudah takut apalagi memadamkannya, tapi setelah melihat teknik dan cara bagaimana memadamkan api ringan saya memberanikan diri untuk mencoba APAR, dan ternyata sangat mudah mengoperasikannya, kuncinya jangan panik itu aja,” kata Veni, pekerja bandara yang menghadiri sosialisasi penggunaan APAR.

Otoritas bandara melaksanakan sosialisasi penggunaan APAR dua kali setahun untuk memastikan seluruh pekerja di bandara memahami penggunaan APAR dan tata cara menanggulangi kebakaran.

Sosialisasi itu melibatkan perwakilan maskapai penerbangan, mitra usaha, mitra kerja, serta jajaran pejabat Bandara Sam Ratulangi Manado. Selain pemaparan materi, dalam sosialisasi itu juga mencakup praktik memadamkan api menggunakan APAR serta cara memadamkan api menggunakan alat tradisional berupa karung basah. (jmd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Stok Beras Bulog Sulut Hingga Mei 2020

Published

on

Bansos rastra, terus disalurkan hingga ke sasaran khususnya di kabupaten dan kota.

Sulutraya.com, Manado – Stok beras Badan Usaha Logistik Divisi Regional Sulut Gorontalo (Bulog Divre Sulutgo) hingga ketahanan bulan Mei 2020 nanti.

“Kami menjamin stok beras untuk masyarakat Sulut, hingga 10 bulan ke depan,” kata Kepala Bulog Sulutgo, Sopran Kenedi di Manado, Rabu (14/8/2019)

Sopran mengatakan saat ini stok bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) Bulog Divre Sulutgo 22.200 ton.

“Jika estimasi jatah penyaluran setiap bulan bansos rastra sekian ton, itu cukup untuk 9 hingga 10 bulan ke depan,” kata Sopran .

Cadangan beras itu, katanya, di luar stok untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk keadaan darurat dan stabilisasi harga, golongan anggaran dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Terkait itu, stok beras di kepulauan masih ada 1.400 ton sekian. Menurut Sopran, itu aman untuk 3-4 bulan ke depan.

Sedangkan stok lainnya, kata Sopran, juga aman. Misalnya gula akan mendapat tambahan 1.000 ton, minyak goreng tambahan 50 ribu liter.

Sementara, stok gula pasir masih ada 100 ton. “Gula masih akan ketambahan 1.000 ton dan terigu akan tambah 20 ribu ton,” katanya.

Katanya, stok itu berada di puluhan gudang yang tersebar di Sulut. Di antaranya, Bitung, Kotamobagu, Tahuna dan lain-lain.

Bansos rastra, katanya, terus disalurkan hingga ke sasaran khususnya di kabupaten dan kota.

Ia menjelaskan, jatah CBP sebanyak 100 ton per kabupaten/kota per tahun. Sedangkan CBP Pemprov Sulut 200 ton per tahun.

CBP, katanya, bisa dipakai ketika terjadi krisis pangan, bencana alam. Bisa dikeluarkan atas permintaan kepala daerah,” ujar Kenedi.

Bulog, katanya, akan terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. (jmd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending