Connect with us

POLITIK

Dua KPU Kota Belum Sampaikan Hasil Rekapitulasi ke KPU Sulut

Published

on

Kabupaten Minahasa Selatan sementara menyampaikan hasil penghitungan suara untuk DPR RI, dan rapat akan dibuka kembali pada pukul 20.00 WITA.

Sulutraya.com, Manado – Hingga Rabu pukul 17.30 Wita, dua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota yang belum menyampaikan hasil rekapitulasi pada rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019 ke KPU Sulawesi Utara, di Manado.

Ketua KPU Sulawesi Utara Ardiles Mewoh, Rabu (8/5/2019) mengatakan, dari 15 kabupaten dan kota di daerah itu sudah 13 KPU yang telah menyampaikan hasil penghitungan suara.

“Masih dua KPU kota yang belum menyampaikan,” kata Ardiles di sela pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Sulut Pemilu tahun 2019.

Ia menambahkan, kedua KPU itu masing-masing KPU Kota Kotamobagu dan KPU Kota Manado.

Sementara itu rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi Sulut Pemilu yang dilaksanakan di Peninsula Hotel Manado, pada pukul 17.30 WITA diskors, karena waktu buka puasa.

Saat itu KPU Kabupaten Minahasa Selatan sementara menyampaikan hasil penghitungan suara untuk DPR RI, dan rapat akan dibuka kembali pada pukul 20.00 WITA.

Sementara itu 13 KPU kabupaten dan kota lainnya yang telah menyampaikan hasil penghitungan suara, yaitu KPU Kabupaten Minahasa Tenggara, KPU Kabupaten Sitaro, KPU Kota Tomohon, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, KPU Kepulauan Sangihe, KPU Kabupaten Minahasa, dan KPU Kota Bitung.

Pada pelaksanaan rapat pleno tersebut ratusan personel Polri dan TNI melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Pengamanan dilakukan secara ketat, dimana setiap kendaraan roda empat dan dua diperiksa di pintu masuk area hotel.

Begitu juga saat memasuki area rapat, peserta rapat maupun undangan yang memakai ID Card juga dilakukan pemeriksaan oleh personel pengamanan. (mhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

KOTA MANADO

BPJSTK-Bawaslu Siap Lindungi Ribuan Pengawas Pemilu di Sulut

Published

on

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan bahwa telah menganggarkan untuk Pengawas Pemilu Sulawesi Utara sebanyak 11 ribu Pengawas.

Sulutraya.com, Manado – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) bersama Bawaslu siap melindungi ribuan pengawas pemilihan umum (pemilu) di Sulawesi Utara.

“Kami telah melakukan rapat bersama Bawaslu Provinsi Sulut, DisnakerTrans Sulut dalam rangka memastikan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pengawas Pemilu pada pesta demokrasi “Pilkada Gubernur/Walikota/Bupati 2020 di Provinsi Sulawesi Utara,” kata Kepala BPJSTK Cabang Manado Hendrayanto di Manado, Minggu (24/11/2019).

Dalam rapat tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan bahwa telah menganggarkan untuk Pengawas Pemilu Sulawesi Utara sebanyak 11 ribu Pengawas.

“Terima kasih dukungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas kolaborasi dalam mengimplementasikan UU 40 Tahun 2004 dan UU 24 Tahun 2011 melindungi semua tenaga kerja,” katanya.

“Memang kami berharap semua pekerja bisa terlindungi,” ujarnya.

Berbicara masalah perlindungan sosial, kata dia, hal itu sangat penting karena kalau terjadi risiko, pekerja akan terlindungi sehingga tidak akan mengganggu keuangan keluarga.

“Roda ekonomi keluarga akan terhenti jika pekerja tidak terlindungi,” ujarnya.

Ia mengatakan jika terjadi risiko kecelakaan, BPJS TK akan melakukan perawatan pengobatan hingga sembuh. Jika meninggal akan memberikan santunan pada ahli waris sebesar Rp24 juta.

“Ini gambaran betapa pentingnya ikut jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya. (ant)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

ELIT POLITIK MESTINYA BIKIN KEBIJAKAN PRO PUBLIK, BUKAN BIKIN GEMPAR RAKYAT

Published

on

KPK merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi yang hadir sebagai bentuk nyata tansisi demokrasi.

WARGA negara Indonesia dan Hongkong sama-sama sedang memperjuangkan hak-haknya yang ingin didengar. Baik Indonesia maupun HongKong tengah dilanda aksi demonstrasi panjang akibat rancangan legislasi yang mengkhawatirkan rakyat.

Jika Indonesia diterpa revisi UU KPK, RKUHP dan RUU lain, masyarakat Hong Kong berang karena adanya rancangan regulasi anti-ekstradisi.

Permasalahan bermula dari Februari 2019. Biro keamanan Hongkong menyerahkan draf dokumen yang berisi usulan perubahan UU ekstradisi yang berisi usulan perubahan perjanjian ekstradisi yang diperbolehkannya pejabat yang ditangkap di Hongkong diekstradisi ke China.

Banyak masyarakat Hongkong kontra dengan usulan perubahan UU ini. Berbagai macam diplommasi dan perundingan namun hal ini masih tidak memenuhi harapan masyarakat terkait dengan penolakan amandemen UU ekstradisi.

Namun, pada 4 juni lebih dari 120.000 masyarakat Hongkong menandatangani petisi menolak UU Ekstradisi, dan pada akhirnya terjadi kekacauan.

Begitupula aksi yang dilakukan mahasiswa Indonesia di depan Gedung DPR/MPR di Senayan pada senin (23/9/2019) dan selasa (24/9/2019) untuk menolak kebijakan disahkannya UU KPK, RUU SDA, RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertambangan-Minerba, RUU Ketenaga kerjaan, RUU PKS, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan lainnya.

Terlalu banyak kontroversi di dalam revisi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan undang-undang KPK yang dianggap tergesa-gesa serta memuat pasal yang justru melemahkan fungsi KPK.

Seperti diketahui, KPK merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi yang hadir sebagai bentuk nyata tansisi demokrasi, di mana didalam melaksanakan tugasnya lembaga Negara ini tidak mendapatkan tekanan atau intervensi dari lembaga lainnya.

Poin yang paling disoroti dan mengkhawatirkan yakni keberadaan Dewan Pengawas. Menurut DPR, Dewan Pengawas diambil agar memantau kinerja dari KPK.

Pertanyaannnya: sebenarnya UU KPK yang telah disahkan pada Selasa (17/9/2019) justru akan Memperkuat atau Memperlemah KPK?

Jika menggunakan pendekatan Neo- Institutionalisme pendekatan ini mencoba melihat peranan dan pengaruh institusi politik terhadap prilaku politik dan juga pengambilan keputusan.

Namun yang muncul di benak publik adalah dugaan adanya kepentingan di balik pengesahan UU KPK tersebut, karena keberadaan Dewan Pengawas untuk memantau kerja KPK. Maka kekuasaanlah yang berbicara karean dengan adanya Dewan pengawas untuk membantu kinerja dari KPK di takutkan dalam pengambilan keputusan KPK bisa terpengaruh.

Dengan masuknya elit politik kedalam KPK maka sudah bisa dipastikan akan ada agenda politik yang berperan. Padahal, berbicara soal intenpendensi adalah merupakan hal yang sangat penting dalam proses audit yang dilakukan oleh KPK.

Harapan menjadi Negara yang bebas dari praktik korupsi akan semakin jauh, sehingga sikap Presiden taerhadap pengesahan UU KPK dianggap menjadi kunci utama.

Berbicara anti korupsi tidak hanya ada di Indonesia, Hongkong juga memiliki anti korupsi yang dikenal dengan Independent Commission Against Corruption (ICAC).

ICAC sebagai lembaga anti korupsi keberhasilannya tidak luput dari berbagai strategi melalui pendidikan agar public teredukasi serta berperan aktif dalam memberantas korupsi.

Negara merupakan kendaraan bagi kekuasaan kelas politik tertentu, bertindak sesuai keinginan penguasa. Apakah teori dari Marxist ini yang telah terjadi saat ini?

Sebagai penguasa, para elit pollitik mestinya mampu merubah strategi dalam kebijakan yang baik dan diterima publik. Bukan cuma melakukan revisi UU KPK yang dengan sekejap mata yang akhirnya bikin gempar rakyat Indonesia.

[Oleh: Jumiati. Penulis adalah Mahasiswi Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KOTA MANADO

Kapolda Apresiasi Pengamanan Pemilu di Minut Berjalan Baik

Published

on

Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol, Sigid Tri Hardjanto.

Sulutraya.com, Manado – Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto memberikan apresiasi atas pelaksanaan tugas pengamanan Pemilu 2019 yang berjalan dengan aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Minahasa Utara (Minut).

“Puji Tuhan, Alhamdulillah tahapan Pemilu di wilayah Sulut masuk kategori aman. Ini adalah hasil kerja keras kita bersama khususnya anggota, bisa melaksanakan tugas dengan tenang dan optimal,” kata Kapolda, di Mapolres Minut, Rabu (26/6/2019).

Dalam kunjungan itu Kapolda didampingi ketua Pengurus Daerah Bhayangkari Sulut Nunuk Sigid Tri Hardjanto.

Ia menambahkan, ini tak lepas dari dukungan ibu Bhayangkari.

Kapoldapun menyampaikan apresiasi dan ucapakan terima kasih kepada segenap anggota Bhayangkari.

“Saya yakin tanpa dukungan doa dan moril dari ibu Bhayangkari, pelaksanaaan tugas akan terganggu. Tugas bisa berjalan dengan baik kalau diawali dengan baik, awalnya dari rumah tangga yang baik,” katanya.

Ia pun berharap, kondisi Kamtibmas yang selama ini sudah terjaga dengan baik agar bisa dipertahankan, khususnya di wilayah Minut.

Hadir pada saat itu Kapolres Minut AKBP Jefri Siagian, Ketua Bhayangkari Cabang Minut Novi Jefri Siagian, Pejabat Utama Polres Minut, staf dan Bhayangkari. (jmd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending