Connect with us

KOTA MANADO

Bawaslu Surati Wali Kota Terkait Caleg PD

Published

on

Ketua Bawaslu Kota Manado, Marwan Kawinda.

Sulutraya.com, Manado – Bawaslu menyurati Wali Kota Manado, sekda, dan pejabat setempat terkait dengan netralitas pada Pemilu 2019, atau tidak menguntungkan enam calon anggota legislatif dari Partai Demokrat (PD).

“Kami menyurat dan mengimbau hal tersebut sebab caleg atas nama Collins Koilam, Fauzija Stella Pakaja, Albertina Tumigolung, Grace Terok, Franseska Kolanus, dan Lidya Laeng memiliki hubungan secara langsung dengan Wali Kota dan beberapa pejabat eselon II Manado,” kata Ketua Bawaslu Kota Manado Marwan Kawinda di Manado, Selasa (24/9/2018).

Selain Wali Kota dan Sekdakota Manado, pejabat yang menerima tembusan surat langsung adalah Kepala Dinas Perhubungan Mohammad Sofyan (suami dari caleg Fauzijah Stella Pakaja), Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Julises Oehlers (suami caleg Collins Koilam).

Surat selanjutnya dikirimkan kepada Direktur Utama PD Pasar Ferry Keintjem (suami caleg Grace Terok), Direktur Keuangan PT Air Yan Wawo (suami Albertina Tumigolung), salah satu jaksa untuk caleg Lidya Kaeng, dan Wali Kota Manado (kakak ipar dari caleg Franseska Kolanus).

“Secara khusus saya mengimbau supaya kepala daerah dan sekda selaku atas dan pembina ASN dalam hal ini para pejabat jangan membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak ke daerah-daerah yang wilayahnya menjadi dapil para caleg tersebut,” katanya.

Kawinda mengatakan bahwa pihaknya sudah mengingatkan supaya selaku pejabat untuk menjaga netralitas dalam semua tahapan Pemilu 2019.

Jauh hari sebelum hari-H Pemilu 2019, pihaknya sudah mengingatkan Wali Kota dan para pejabat di Manado supaya netral dan jangan terlibat dalam politik secara langsung karena ada ancaman pidana pemilu.

“Sesuai dengan ketentuan, para pejabat selaku ASN harus netral dalam pelaksanaan pemilu. Jangan sampai melanggar karena ada sanksi menanti, terutama pidana pemilu yang akan berujung pada penjara,” katanya.

Jika Bawaslu menangkap secara langsung atau berdasarkan informasi yang akurat dan terkonfirmasi, pihaknya akan mengajukan ke KASN supaya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (joy)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

KOTA MANADO

Empat Kabupaten di Indonesia Belum Integrasikan Jamkesda ke JKN-KIS

Published

on

Program jamkesda ke JKN-KIS yang dimulai dari tahun 2014-2019 (1 Juni) dari setiap kabupaten dan kota di Indonesia.

Sulutraya.com, Manado – Tinggal empat kabupaten/kota di Indonesia yang belum mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (jamkesda) ke program Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS, sebut Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulutenggomalut, dr. Anurman Huda MM AAK, di Manado.

“Hingga periode 1 Juni 2019, jumlah kabupaten/kota yang telah mengintegrasikan program jamkesda ke JKN-KIS sebanyak 510 daerah, jadi tinggal empat kabupaten,” ujar Anurman, Kamis (11/7/2019).

Keempat daerah tersebut yaitu Kabupaten Malaka (Provinsi Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Asmat (Provinsi Papua).

Anurman mengatakan, keempat daerah tersebut telah dikunjungi saat masih bertugas di wilayah Indonesia timur, namun masih menunggu komitmen pemerintah setempat mengintegrasikan programnya ke JKN-KIS.

Anurman membandingkan integrasi program jamkesda ke JKN-KIS yang dimulai dari tahun 2014-2019 (1 Juni) dari setiap kabupaten dan kota di Indonesia.

Tahun 2014, jumlah peserta integrasi jamkesda sebanyak 8.682.540 orang dengan jumlah kabupaten/kota yang telah mengintegrasikan program sebanyak 179 daerah (335 daerah belum mengintegrasikan).

Di tahun berikutnya, jumlah peserta integrasi jamkesda sebanyak 11.170.610 orang dengan jumlah kabupaten/kota yang telah mengintegrasikan program sebanyak 299 daerah (215 daerah belum mengintegrasikan).

Selanjutnya di tahun 2016, jumlah peserta integrasi jamkesda meningkat sebanyak 15.151.350 orang dengan jumlah kabupaten/kota yang telah mengintegrasikan program sebanyak 380 daerah (134 daerah belum mengintegrasikan).

Di tahun 2017 juga terus mengalami peningkatan jumlah daerah yang mengintegrasikan program jamkesda ke JKN-KIS, di periode itu tercatat peserta sebanyak 20.241.768 orang, di mana sebanyak 482 daerah sudah mengintegrasikan program (32 daerah belum mengintegrasikan)

Sementara, di tahun 2018 tercatat peserta sebanyak 32.942.408 orang, di mana sebanyak 499 daerah sudah mengintegrasikan program (15 daerah belum mengintegrasikan).

“Hingga 1 Juni 2019, sebanyak 36.791.091 orang telah diintegrasikan dari program jamkesda ke JKN-KIS, kami berharap empat daerah bisa menyusul daerah lainnya, JKN-KIS besar manfaatnya bagi masyarakat,” sebut Anurman. (mhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KOTA MANADO

Stakeholder Diskusikan Penanganan Sampah Taman Nasional Bunaken

Published

on

80 persen sampah daratan yang mengancam Taman Nasional Bunaken, rendahnya kesadaran masyarakat memilah sampah, sanksi pembuang sampah di sungai dan laut.

Sulutraya.com, Manado – Pemangku kepentingan atau stakeholder soal lingkungan menggelar diskusi penanganan sampah di kawasan Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara.

Kepala Balai Taman Nasional Bunaken Dr Farianna Prabandari SHut MSi, di Manado, Kamis (11/7/2019) mengatakan, hadir pada diskusi itu perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akademisi Universitas Sam Ratulangi, Balai Taman Nasional Bunaken, Pemerintah Kota Manado, TNI-AL serta komunitas bank sampah.

Ia menjelaskan, pada diskusi di Aula Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado yang digelar Rabu (10/7/2019) itu sejumlah masalah sampah laut dibahas.

Masalah itu antara lain 80 persen sampah daratan yang mengancam Taman Nasional Bunaken, rendahnya kesadaran masyarakat memilah sampah, sanksi pembuang sampah di sungai dan laut, serta prasarana penunjang pengendalian sampah laut.

“Apabila sampah tidak dikendalikan akan mengakibatkan kerusakan di tempat wisata, punahnya biota laut, dan gangguan kesehatan pada manusia,” ujarnya.

Fariana dalam diskusi tersebut berharap tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pemahaman dan pengendalian permasalahan sampah, serta peningkatan produktivitas secara tradisional mencapai kemandirian finansial dengan tidak merusak lingkungan.

“Kami telah melaksanakan beberapa langkah meningkatkan partisipasi masyarakat, bersih sampah rutin setiap hari dengan kapal pengangkut, perjanjian kerja sama dengan instansi terkait, hingga pelatihan pengelolaan sampah,” ujarnya.

Menurut dia, untuk menurunkan jumlah sampah yang ada di kawasan Taman Nasional Bunaken, memerlukan penanganan sampah menyeluruh dari hulu sungai sampai hilir serta kerja sama para pihak.

“Dari beragam upaya yang dilakukan itu diharapkan muncul perubahan mindset masyarakat dari destruktif ke arah keterlibatan dalam pengelolaan dan juga kesadaran sendiri menjaga lingkungan,” ujarnya.

Dia juga berharap, semakin banyak bank sampah di hulu, pengenaan sanksi kepada pembuang sampah di sungai/laut sebagaimana diatur dalam perda, serta penataan rumah sepanjang sungai dari membelakangi sungai menjadi menghadap sungai serta menambah tim patroli kebersihan. (kap)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KOTA MANADO

Kapolda Berikan Penghargaan kepada Warga Dukung Tugas Polisi

Published

on

Keempat warga yang menerima penghargaan itu masing-masing Markus P Rasuh pekerjaan swasta warga Desa Lolah Tombariri Kabupaten Minahasa.

Sulutraya.com, Manado – Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto memberikan penghargaan kepada empat warga di daerah itu, atas jasa dan kontribusi membantu tugas-tugas kepolisian.

Pemberian penghargaan berdasarkan Surat Keputusan Kapolda nomor :386/VIII tahun 2019 itu, diserahkan Kapoda Irejn Pol Sigid Tri Hardjanto kepada empat warga usai upacara Hari Bhayangkara ke-73, di Manado, Rabu (10/7/2019).

Keempat warga yang menerima penghargaan itu masing-masing Markus P Rasuh pekerjaan swasta warga Desa Lolah Tombariri Kabupaten Minahasa.

Dimana atas jasa dan kontribusinya telah menghibahkan sebidang tanah dengan luas 1.600 M2 Kepada Polres Tomohon untuk pembangunan Kantor Subssektor Tombariri Timur.

Kemudian Jeferson E.A. Makisurat, seorang guru warga Girian Permai Bitung, atas jasa dan kontribusinya menghibahkan tanah seluas 1.500 M2 kepada Polres Bitung untuk pembangunan Kantor Polsek Lembeh Utara.

Selanjutnya Evy Woy, seorang pekerja swasta warga Kelurahan Pianesaan Kecamatan Wenang Manado, atas jasa dan partisipasinya membantu kepolisian di bidang Kamtibmas dan menjadi motor bagi para Kepala Lingkungan untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

Serta Mulyono Manyo pekerjaan swasta warga Mahawu Manado, menerima penghargaan atas jasa dan partisipasi sebagai motor penggerak komunitas bikers kerja sama dengan Kepolisian melaksanakan pembinaan masyarakat melalui Sholat Subuh Keliling ke Masjid-Masjid.
Jeferson Makisurat usai menerima penghargaan itu, mengatakan dirinya rela menghibahkan tanah guna mendukung tugas-tugas kepolisian terutama dalam menjaga keamanan.

“Dengan hadirnya Kantor Kepolisian, maka daerah itu akan mejadi lebih aman,” katanya. (jmd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending