Connect with us

HUKUM

BI : Pelaku Ekonom Lakukan Aktivitas Seperti Biasa

Published

on

Suasana setelah kejadian aksi bom yang terjadi disejumlah tempat di Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Sulutraya.com, Manado – Bank Indonesia (BI) meminta pelaku ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) agar tetap melakukan aktivitas seperti biasa, jangan terpengaruh dengan aksi teror bom yang terjadi di Surabaya Provinsi Jawa Timur.

“Kita minta pelaku ekonomi tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa,” kata Kepala BI Perwakilan Sulut Soekowardojo di Manado, Senin (14/5/2018).

Dia menjelaskan pelaku ekonomi boleh waspada tapi jangan berlebihan. Serahkan semua ke pihak yang berwajib.

Pihak yang berwajib tidak akan tinggal diam, pasti akan mengusut tuntas aksi teror bom yang merusak keutuhan NKRI.

“Segera informasikan kalau ada hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitar kita,” katanya.

Karena, katanya, jika pelaku ekonomi sampai terpengaruh dan terprovokasi dan berakibat pada penghentian/ekonomi terganggu, hal itu yang diharapkan oleh kelompok teroris tersebut.

Dia mengatakan banyak faktor yang dapat mempengaruhi setelah aksi bom Surabaya di bidang ekonomi, seperti nilai tukar antara lain fundamental ekononi, teknikal pasar dan isu-isu negatif.

Namun, katanya, masyarakat jangan takut, terus berkarya dan memberikan yang terbaik dan melakukan aktivitas ekonomi seperti biasa.

“Jangan kita tunjukkan untuk tunduk pada kemauan teroris yang anti kemapanan,” jelasnya.

Ledakan bom di Surabaya Minggu (13/5/2018) terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bercelah Ngagel pukul 07.30 WIB, di GKI Jalan Diponegoro pukul 07.35 WIB, dan Gereja Pantekosta Jalan Arjuna pukul 08.00 WIB. Pada malam hari ledakan terjadi lagi di Siduarjo, dengan korban tewas hingga kini sudah lebih 20-an orang. Serta pagi ini di Kantor Polresta Surabaya. (nlt)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Statemen Tersangka RJ Lino Dinilai Positif untuk Memulihkan Reputasinya

Published

on

Mantan Dirut Pelindo II, RJ Lino tersangka kasus pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC).

Sulutraya.com, Jakarta – Statemen mantan Dirut Pelindo II RJ Lino di Gedung KPK yang sudah lama ditetapkan sebagai tersangka dinilai cukup positif dalam upayanya untuk memulihkan reputasi.

Demikian disampaikan oleh praktisi media center & manajemen reputasi Budi Purnomo Karjodihardjo, di Jakarta (28/1/2020).

“Dalam istilah komunikasi, yang dilakukan RJ Lino adalah Taktik Minimization, yaitu melakukan aksi dan tindakan yang bertujuan agar publik mengurangi perasaan negatif, terhadap dirinya,” katanya.

Budi mencatat, setidaknya ada dua hal penting yang disampaikan oleh Lino. Pertama, Lino menunjukkan keberhasilannya selama menjabat Direktur Utama PT Pelindo II. Kedua, Lino mengaku senang dipanggil KPK setelah empat tahun menunggu.

Seperti disampaikan, pada saat Lino masuk Pelindo II, asetnya Rp 6,4 triliun, sedangkan waktu berhenti aset Pelindo itu mencapai Rp 45 triliun. Lino menjadi tersangka karena merugikan keuangan negara sebesar Rp 60 milyar.

Sedangkan soal penantiannya selama 4 tahun untuk kejelasan statusnya, sejak terakhir ke KPK pada 5 Februari 2016. Bukan karena kesalahan Lino, tidak seperti tersangka lainnya, yang kabur, atau menghilang.

Upaya Pemulihan Reputasi

Menurut Budi, tindakan komunikasi yang dilakukan oleh Lino termasuk image restoration action atau pemulihan reputasi (restorasi citra).

“Dari kacamata komunikasi, ini upaya yang positif. Mungkin bisa ditiru oleh tokoh-tokoh yang tersandung masalah krisis, baik persoalan hukum ataupun bukan,” katanya.

Menurut Image Restoration Theory, yang dilakukan Lino dimasukkan dalam Strategi Reducing Offensiveness of Event, terutama Taktik Minimization.

Budi menjelaskan, dalam strategi ini, dikondisikan bahwa pihak yang melakukan kesalahan pantas diberikan keringanan. Caranya adalah dengan mengutip tindakan-tindakan positif yang sudah dilakukan di masa lalu, sehingga diharapkan bisa mengurangi perasaan negatif.

Dapatkah upaya Lino ini mengurangi tindakan hukum yang dilakukan KPK? “Belum tentu. Persoalan hukum terkadang berbeda urusannya dengan masalah komunikasi,” kata Budi.

Namun, secara reputasi, statemen Lino dipastikan memberikan pengaruh yang positif terhadap citranya.

Biasanya tersangka KPK berusaha menghindar atau lari dari kejaran wartawan KPK atau menyerahkan urusan statemen kepada penasehat hukumnya.

“Lino tampil menjadi narasumber mahkota yang menjelaskankan langsung kepada pers, ini juga menjadi poin tersendiri,” kata Budi.

Seperti diberitakan media, setelah menunggu 4 tahun akhirnya tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di PT Pelindo II, RJ Lino, diperiksa KPK di Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020). (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Pemprov Sulut Perkuat Pengendalian Gratifikasi

Published

on

Sekretaris Daerah Pemprov Sulut Edwin Silangen.

Sulutraya.com, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memperkuat peran mengendalikan praktik gratifikasi jajarannya, kata Sekretaris Daerah Pemprov Sulut Edwin Silangen, Senin (3/9/2018).

“Kami terus melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi,” kata Sekdaprov Silangen, di Manado.

Sosialisasi pergub itu penting dilakukan karena akan menjadi pedoman pengendalian gratifikasi sebagai tindak lanjut kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Menurut dia, setiap gratifikasi kepada aparatur sipil negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Hanya saja, tidak dikategorikan gratifikasi apabila penerima melaporkan yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterima.

KPK, lanjut dia, akan menentukan pemberian itu dapat diterima atau harus dikembalikan oleh penerima gratifikasi.

“Semua penerimaan baik berbentuk uang atau barang yang nilainya di atas satu juta rupiah harus segera dilaporkan,” ujar Silangen.

Silangen berharap seluruh ASN Pemprov Sulut memahami sepenuhnya Pergub Nomor 22 Tahun 2018 yang ditandatangani Gubernur Olly Dondokambey SE pada tanggal 15 Agustus 2018 itu.

Pengendalian gratifikasi dapat berjalan efektif, menurut dia, memerlukan keserasian sikap dan pola tindak serta mampu diimplementasikan semua jajaran Pemprov Sulut.

Pasal 11 Pergub tersebut menyebutkan setiap ASN wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada KPK atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berkedudukan di kantor Inspektorat setempat sejak tanggal diterima uang dan barang.

UPG wajib menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK atau melalui website KPK paling lambat 14 hari kerja.

“Jika dilihat dari aspek strategi pemberantasan korupsi, ketentuan tentang gratifikasi sesungguhnya berada pada dua ranah sekaligus yang tidak hanya dari aspek penindakan, akan tetapi memiliki dimensi pencegahan yang kuat,” ujarnya pula. (bud)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Polres Proses Hukum Pejabat Pemkab Minahasa Tenggara

Published

on

Kepala Kepolisian Resor (Polres) Minahasa Selatan, AKBP Winardi Prabowo.

Sulutraya.com, Minahasa Tenggara – Kepala Kepolisian Resor (Polres) Minahasa Selatan AKBP Winardi Prabowo mengungkapkan saat ini pihaknya sedang melakukan proses hukum terhadap dua orang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara.

“Saat ini kami sedang melakukan proses hukum terhadap dua orang pejabat Pemkab Minahasa Tenggara, dengan kasus tindak pidana Pilkada, dan tindak pidana umum,” ujarnya di Ratahan, Senin (21/5/2018).

Kedua oknum pejabat tersebut berinisial HT Kepala Bagian Perekonomian Sekreriat Daerah dengan kasus ketidak netralan Aparat Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada.

“Sedangkan satunya lagi merupakan oknum Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang dilaporkan telah melakukan pengrusakan terhadap baliho pendukung kolom kosong,” katanya.

Dia mengungkapkan proses hukum tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku terkait dengan pelanggaran Pilkada, maupun pidana umum.

“Kedua kasus ini akan kami tangani secara serius. Kamu sudah periksa para saksi, termasuk saksi ahli. Semuanya akan kami proses namun memang ada konsekuensi waktu,” tandasnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Robby Ngongoloy mengungkapkan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dijalani oleh dua oknum pejabat.

“Tentunya kami menghormati proses hukum yang berjalan. Kami juga akan memberikan pendampingan hukum bagi Keuda oknum pejabat tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan proses penyelenggaraan pemerintahan di kedua instansi dan bagian tugas tersebut tidak terganggu dengan pemeriksaan para pejabat tersebut. (aik)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending