Connect with us

HUKUM

Nasib Penembak Mati Ajudan Prabowo, Gegar Otak tapi Sudah di Rumah

Published

on

Briptu AR

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Dua bulan berlalu, kasus penembakan oleh oknum Brimob yang berujung meninggalnya salah satu ajudan Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto, Fernando Wowor, terus digenjot oleh polisi.

Penembakan yang terjadi di parkiran Diskotek Lipss Kota Bogor itu menyisakan duka bagi Prabowo maupun keluarga Fernando Wowor. Seperi dilansir Media Indonesiaraya.co.id, kasus ini juga menyita perhatian publik.

“Dia sudah pulang ke rumah, dari keterangan dokter, AR menderita geger otak, dan ada gumpalan darah di kepala”

Kasus penembakan terhadap Kader Gerindra Fernando Wowor di parkiran diskotek Lipss, Kota Bogor, Sabtu (20/1/2018) dini hari mulai menemui titik terang.

BACA JUGA : Mengapa Anggota Brimob Penembak Kader Gerindra Belum Diperiksa

Menurut Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Didik Purwanto mengatakan Briptu AR yang menjadi terduga penembakan kini sudah kembali ke rumah usai dirawat di Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta.

Menurut Didik, meski sudah pulang namun Briptu AR masih belum bisa dimintai keterangan. Kondisi Briptu AR, kata Didik, menderita gegar otak serta gumpalan darah di kepalanya.

“Dia sudah pulang ke rumah, dari keterangan dokter, AR menderita geger otak, dan ada gumpalan darah di kepala serta mata sebelah kananya sudah tidak bisa berfungsi lagi,” kata Kompol Didik di Mako Polresta Bogor, Jalan Kapten Muslihat, Kamis (15/3/2018).

Untuk kesehatan Briptu Achmad Ridho, akan terus dilakukan pemantauan meskipun sudah pulang ke rumah.

“Dari kesatuannya melakukan pemantauan dan kami juga terus memantau sampai bisa dimintai keterangan lengkap, jadi dari lima LP ada yang menjadi saksi dan ada yang menjadi tersangka dari kedua belah pihak,” katanya, seperti dikutip Wartakota.

Kasus yang berjalan hampir dua bulan ini sudah memeriksa sejumlah saksi ahli. (kot)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Statemen Tersangka RJ Lino Dinilai Positif untuk Memulihkan Reputasinya

Published

on

Mantan Dirut Pelindo II, RJ Lino tersangka kasus pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC).

Sulutraya.com, Jakarta – Statemen mantan Dirut Pelindo II RJ Lino di Gedung KPK yang sudah lama ditetapkan sebagai tersangka dinilai cukup positif dalam upayanya untuk memulihkan reputasi.

Demikian disampaikan oleh praktisi media center & manajemen reputasi Budi Purnomo Karjodihardjo, di Jakarta (28/1/2020).

“Dalam istilah komunikasi, yang dilakukan RJ Lino adalah Taktik Minimization, yaitu melakukan aksi dan tindakan yang bertujuan agar publik mengurangi perasaan negatif, terhadap dirinya,” katanya.

Budi mencatat, setidaknya ada dua hal penting yang disampaikan oleh Lino. Pertama, Lino menunjukkan keberhasilannya selama menjabat Direktur Utama PT Pelindo II. Kedua, Lino mengaku senang dipanggil KPK setelah empat tahun menunggu.

Seperti disampaikan, pada saat Lino masuk Pelindo II, asetnya Rp 6,4 triliun, sedangkan waktu berhenti aset Pelindo itu mencapai Rp 45 triliun. Lino menjadi tersangka karena merugikan keuangan negara sebesar Rp 60 milyar.

Sedangkan soal penantiannya selama 4 tahun untuk kejelasan statusnya, sejak terakhir ke KPK pada 5 Februari 2016. Bukan karena kesalahan Lino, tidak seperti tersangka lainnya, yang kabur, atau menghilang.

Upaya Pemulihan Reputasi

Menurut Budi, tindakan komunikasi yang dilakukan oleh Lino termasuk image restoration action atau pemulihan reputasi (restorasi citra).

“Dari kacamata komunikasi, ini upaya yang positif. Mungkin bisa ditiru oleh tokoh-tokoh yang tersandung masalah krisis, baik persoalan hukum ataupun bukan,” katanya.

Menurut Image Restoration Theory, yang dilakukan Lino dimasukkan dalam Strategi Reducing Offensiveness of Event, terutama Taktik Minimization.

Budi menjelaskan, dalam strategi ini, dikondisikan bahwa pihak yang melakukan kesalahan pantas diberikan keringanan. Caranya adalah dengan mengutip tindakan-tindakan positif yang sudah dilakukan di masa lalu, sehingga diharapkan bisa mengurangi perasaan negatif.

Dapatkah upaya Lino ini mengurangi tindakan hukum yang dilakukan KPK? “Belum tentu. Persoalan hukum terkadang berbeda urusannya dengan masalah komunikasi,” kata Budi.

Namun, secara reputasi, statemen Lino dipastikan memberikan pengaruh yang positif terhadap citranya.

Biasanya tersangka KPK berusaha menghindar atau lari dari kejaran wartawan KPK atau menyerahkan urusan statemen kepada penasehat hukumnya.

“Lino tampil menjadi narasumber mahkota yang menjelaskankan langsung kepada pers, ini juga menjadi poin tersendiri,” kata Budi.

Seperti diberitakan media, setelah menunggu 4 tahun akhirnya tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di PT Pelindo II, RJ Lino, diperiksa KPK di Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020). (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Pemprov Sulut Perkuat Pengendalian Gratifikasi

Published

on

Sekretaris Daerah Pemprov Sulut Edwin Silangen.

Sulutraya.com, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memperkuat peran mengendalikan praktik gratifikasi jajarannya, kata Sekretaris Daerah Pemprov Sulut Edwin Silangen, Senin (3/9/2018).

“Kami terus melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi,” kata Sekdaprov Silangen, di Manado.

Sosialisasi pergub itu penting dilakukan karena akan menjadi pedoman pengendalian gratifikasi sebagai tindak lanjut kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Menurut dia, setiap gratifikasi kepada aparatur sipil negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Hanya saja, tidak dikategorikan gratifikasi apabila penerima melaporkan yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterima.

KPK, lanjut dia, akan menentukan pemberian itu dapat diterima atau harus dikembalikan oleh penerima gratifikasi.

“Semua penerimaan baik berbentuk uang atau barang yang nilainya di atas satu juta rupiah harus segera dilaporkan,” ujar Silangen.

Silangen berharap seluruh ASN Pemprov Sulut memahami sepenuhnya Pergub Nomor 22 Tahun 2018 yang ditandatangani Gubernur Olly Dondokambey SE pada tanggal 15 Agustus 2018 itu.

Pengendalian gratifikasi dapat berjalan efektif, menurut dia, memerlukan keserasian sikap dan pola tindak serta mampu diimplementasikan semua jajaran Pemprov Sulut.

Pasal 11 Pergub tersebut menyebutkan setiap ASN wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada KPK atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berkedudukan di kantor Inspektorat setempat sejak tanggal diterima uang dan barang.

UPG wajib menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK atau melalui website KPK paling lambat 14 hari kerja.

“Jika dilihat dari aspek strategi pemberantasan korupsi, ketentuan tentang gratifikasi sesungguhnya berada pada dua ranah sekaligus yang tidak hanya dari aspek penindakan, akan tetapi memiliki dimensi pencegahan yang kuat,” ujarnya pula. (bud)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Polres Proses Hukum Pejabat Pemkab Minahasa Tenggara

Published

on

Kepala Kepolisian Resor (Polres) Minahasa Selatan, AKBP Winardi Prabowo.

Sulutraya.com, Minahasa Tenggara – Kepala Kepolisian Resor (Polres) Minahasa Selatan AKBP Winardi Prabowo mengungkapkan saat ini pihaknya sedang melakukan proses hukum terhadap dua orang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara.

“Saat ini kami sedang melakukan proses hukum terhadap dua orang pejabat Pemkab Minahasa Tenggara, dengan kasus tindak pidana Pilkada, dan tindak pidana umum,” ujarnya di Ratahan, Senin (21/5/2018).

Kedua oknum pejabat tersebut berinisial HT Kepala Bagian Perekonomian Sekreriat Daerah dengan kasus ketidak netralan Aparat Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada.

“Sedangkan satunya lagi merupakan oknum Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang dilaporkan telah melakukan pengrusakan terhadap baliho pendukung kolom kosong,” katanya.

Dia mengungkapkan proses hukum tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku terkait dengan pelanggaran Pilkada, maupun pidana umum.

“Kedua kasus ini akan kami tangani secara serius. Kamu sudah periksa para saksi, termasuk saksi ahli. Semuanya akan kami proses namun memang ada konsekuensi waktu,” tandasnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Robby Ngongoloy mengungkapkan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dijalani oleh dua oknum pejabat.

“Tentunya kami menghormati proses hukum yang berjalan. Kami juga akan memberikan pendampingan hukum bagi Keuda oknum pejabat tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan proses penyelenggaraan pemerintahan di kedua instansi dan bagian tugas tersebut tidak terganggu dengan pemeriksaan para pejabat tersebut. (aik)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending